Oleh Dr Toto Dirgantoro
Imbas dari krisis keuangan global kini terasa memukul perekonomian kita. Perbankan nasional, sektor riil, dan industri kita sangat terpukul oleh imbas krisis global tersebut. Dengan terjadinya krisis global ini, permintaan ekspor kita menurun, khususnya ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, termasuk permintaan crude palm oil (CPO) dan tekstil produk tekstil (TPT).
Yang sangat terpukul adalah petani kelapa sawit karena India membatalkan semua kontrak pembelian sawit yang berkisar 200.000-400.000 ton. Sawit mengalami kerugian yang termasuk luar biasa, yaitu dari harga 900-1.000 dolar AS turun menjadi 400 dolar AS.
Lebih parah lagi, kredit investasi mereka di-cut. Padahal, mereka masih perlu dana untuk memelihara tanaman yang baru berusia 2-3 tahun. Ini contoh soal yang sungguh menyedihkan.
Karena itu, kita berharap pemerintah melakukan proteksi terhadap produksi-produksi dalam negeri. Industri baja, misalnya, perlu diproteksi. Kalau produk China membanjiri pasar kita, maka industri baja kita akan mati. Saya mengamati dan merasakan, industri baja kita kini terpuruk karena bias dari krisis global itu.
Kini beberapa industri baja sudah mulai melakukan PHK terhadap karyawannya. Pabrik paku dan kawat, misalnya, tutup karena membanjirnya paku dari China.
Pemerintah memang telah mengambil langkah cukup bagus, antara lain dengan akan menataniagakan beberapa impor barang, yaitu melalui beberapa importir terdaftar untuk melindungi produsen dalam negeri.
Masalahnya, konsumen dalam negeri (daya beli masyarakat) lemah sekali. Karena itu, perekonomian kita bisa tidak tumbuh.
Sementara itu, perekonomian Amerika diprediksi banyak pengamat ekonomi akan minus dua. Kita tahu, kalau di Amerika minus satu, pertumbuhan ekonomi kita hanya 4%. Kalau di Amerika minus dua, pertumbuhan ekonomi kita zero. Jadi, kita jangan terlalu optimistis.
Kita memang harus optimistis. Tapi, kita harus realistis bahwa dengan keadaan sekarang ini, pertumbuhan ekonomi kita tahun depan bisa mandek. Kita akan memasuki (merasakan) krisis sekitar enam bulan ke depan, walaupun PHK sudah terjadi sejak sekarang.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan antisipasi tentang produk-produk apa yang perlu diproteksi dan apa saja yang perlu mendapatkan fasilitas. Dalam kaitan ini, perlu subsidi suku bunga. Jadwal ulang investasi untuk beberapa industri juga sangat penting untuk dilakukan karena beberapa industri kini tumbang.
Dampak krisis ekonomi global sangat dirasakan oleh masyarakat kecil di Tanah Air. Untuk meringankan beban ekonomi rakyat kecil, sudah sewajarnya jika harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas diturunkan secara proporsional. Ketika harga minyak dunia naik hingga lebih dari 120 dolar AS per barel, pemerintah menaikkan harga BBM. Kini, karena harga minyak dunia turun hingga di bawah 60 dolar AS per barel, maka Pertamina mendapat profit. Jadi, wajar jika harga BBM turun. Ini dalam rangka menghidupkan kembali ekonomi dalam negeri.
Penurunan mestinya tidak cukup hanya Rp 500, tetapi bisa lebih dari Rp 1.000. Bahkan, semestinya harga minyak bisa dikembalikan ke harga Rp 4.500. Dengan demikian, pemerintah sungguh-sungguh menolong rakyat kecil.
Sekali lagi, daya beli masyarakat sangat lemah. Karena itu, penurunan harga BBM secara proporsional sangat penting untuk menggairahkan sektor riil.
Untuk menolong rakyat kecil, harga gas pun mestinya bisa turun. Paling tidak, harga gas bisa kembali seperti pada saat sebelum mendapatkan subsidi (sebelum kenaikan).
Hal penting lainnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah menurunkan harga batu bara. Kalau pihak PLN mengatakan bahwa harga batu bara (untuk pembangkit listrik) lebih murah dengan cara mengimpor, ini berarti ada yang salah urus dari pemerintah kita.
Hasil tambang, termasuk batu bara, terutama adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Itu perintah konstitusi. Mestinya, sebelum batu bara diekspor, kepentingan dalam negeri-terutama untuk kebutuhan PLN-harus tercukupi terlebih dahulu. Artinya, jangan sampai PLN mengalami kesulitan untuk mendapatkan batu bara. Kenyataannya, Bukit Asam (BUMN) lebih suka mengekspor daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah telah mencanangkan pembangkit listrik 10.000 megawatt yang akan menggunakan bahan bakar batu bara. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah mensosialisasikannya. Tapi, bagaimana hal itu bisa terwujud jika batu baranya tidak kita miliki (walaupun kita menambangnya). PLN harus mendapatkan batu bara dengan harga murah karena milik kita sendiri dan tinggal menggali.
Yang tidak kalah penting, proyek pemerintah harus berjalan. Bujet pemerintah harus dicairkan (dibelanjakan) sehingga ada pergerakan ekonomi. Orang tidak perlu takut menjadi kepala projek karena akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kalau tidak melakukan korupsi, tidak ada alasan untuk takut menjadi kepala proyek.
Pemerintahan SBY-JK masih satu tahun lagi. Jadi, berikan yang terbaik untuk rakyat. Kalau harga batu bara murah, tarif listrik bisa turun, sehingga akhirnya rakyat yang menikmati. Jika harapan kita semua itu terwujud, ini akan menjadi ukuran berhasil tidaknya pemerintahan SBY-JK.
Kita berharap, hiruk pikuk politik-berkaitan dengan Pemilu 2009-yang sudah mulai terjadi saat ini, hendaknya tidak sampai mengesampingkan pembangunan segi fundamental ekonomi. Kita tentu tidak ingin terjadi krisis ekonomi berbarengan dengan krisis politik.***
Penulis adalah Sekjen Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Institute.
[Suara Karya Online, 20/11/2008
Komentar Terakhir