Prof Ali Khomsan
Ada yang merasa gerah dengan isu kemiskinan yang kini selalu diungkit-ungkit.Apalagi kalau motivasinya hanya untuk meraih suara dalam Pemilu 2009 nanti.
Kerja keras pemerintah dalam memerangi kemiskinan seolah dianggap sebelah mata dan tanpa hasil.Kemiskinan yang telanjur meraksasa di Indonesia memang menjadi sulit untuk diatasi, program-program penanggulangan kemiskinan menjadi mandul dan tidak menampakkan hasil.
Jumlah orang miskin di negara kita adalah sekitar 37 juta–90 juta orang. Besaran kemiskinan di Indonesia berbeda, tergantung pada siapa yang mengeluarkan data. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia kurang dari 40 juta jiwa, sementara Bank Dunia menyatakan penduduk miskin kita lebih dari 90 juta jiwa.
Kita tidak bisa menghakimi mana di antara dua institusi tersebut yang benar. Persoalannya bukan sekadar menghitung orang miskin, tetapi hal ini terkait pula dengan ukuran kemiskinan yang digunakan. Garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
Melalui pendekatan sosial rasanya sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat. Namun, dengan indikator ekonomi dapat dihitung batas kemiskinan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.Saat ini yang dilakukan BPS untuk menetapkan garis kemiskinan adalah dengan pendekatan pengeluaran.
Menurut BPS (2006), garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp175.324 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp131.256 per kapita per bulan. Dengan uang senilai tersebut seseorang diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang,kesehatan,pendidikan, transportasi.
Angka garis kemiskinan ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp27.413 bagi penduduk perdesaan. Konsep dasar garis kemiskinan (poverty line) selama ini ditetapkan berdasarkan besarnya pengeluaran untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seseorang agar dapat hidup dengan normal.
Garis kemiskinan dinyatakan dalam satuan pendapatan per kapita per bulan.Menurut laporan PBB, terdapat 12 komponen kebutuhan dasar, yaitu (1) kesehatan; (2) makanan dan gizi; (3) pendidikan; (4) kondisi pekerjaan; (5) situasi kesempatan kerja; (6) konsumsi dan tabungan; (7) pengangkutan; (8) perumahan; (9) sandang; (10) rekreasi dan hiburan; (11) jaminan sosial; serta (12) kebebasan Kriteria rumah tangga miskin yang ditetapkan BPS didasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan nonpangan per kapita per bulan.
Komoditas pangan terpilih terdiri atas 52 macam, sedangkan komoditas nonpangan terdiri atas 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa. BKKBN menerapkan ukuran kemiskinan dengan pendekatan kesejahteraan. Keluarga dapat dibagi dalam beberapa kategori: prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera III plus.
Keluarga dimasukkan dalam kategori prasejahtera apabila tidak dapat memenuhi satu dari lima syarat berikut: melaksanakan ibadah menurut agamanya, makan dua kali sehari atau lebih, pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan, lantai rumah bukan dari tanah,dan bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
Miskin menurut BKKBN adalah mereka yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan sejahtera I. Sajogyo (sosiolog IPB) tiga dekade lalu menggunakan pendekatan pengeluaran setara beras sebagai penentu garis kemiskinan yang dibedakan antara daerah perdesaan dengan daerah perkotaan.
Untuk daerah perdesaan ditetapkan rumah tangga miskin jika pengeluarannya kurang dari 320 kg setara beras,miskin sekali jika pengeluaran kurang 240 kg setara beras, dan paling miskin jika pengeluaran kurang dari 180 kg setara beras per kapita per tahun. Untuk daerah perkotaan rumah tangga miskin, miskin sekali,dan paling miskin berturutturut adalah pengeluaran rumah tangga sebesar 480, 360, dan 270 kg setara beras.
Garis kemiskinan BPS maupun Sajogyo diduga masih terlalu rendah untuk menopang kebutuhan hidup minimum. Kedua garis kemiskinan tersebut masih lebih rendah daripada garis kemiskinan Bank Dunia sebesar USD 2 per kapita per hari. Garis kemiskinan yang rendah tersebut menyebabkan ketidakakuratan dalam penentuan jumlah orang miskin secara nasional.
Dengan menggunakan garis kemiskinan BPS, seolah-olah orang bisa hidup layak dengan penghasilan setara Rp6.000 sehari. Rasanya sulit kita bisa makan kenyang dengan uang sebesar itu. Apalagi ditambah kebutuhan untuk sandang,papan maupun kesehatan. BPS harus berani mengoreksi garis kemiskinan yang tidak logis ini dengan melihat realitas kehidupan orang miskin di masyarakat.
Poverty line menurut Bank Dunia mensyaratkan penghasilan minimal Rp540.000 per orang per bulan. Garis kemiskinan ini tiga kali lebih tinggi dibandingkan batasan yang kini dipakai BPS. Oleh sebab itu, dapat dimengerti kalau jumlah orang miskin di Indonesia menjadi lebih dari 90 juta jiwa. Sekelompok peneliti pemerhati kemiskinan kini sedang mencoba menelaah garis kemiskinan yang realistis dengan pendekatan focus group discussion.
Dengan cara ini garis kemiskinan dapat dirumuskan sesuai dengan kelayakan pengeluaran minimum untuk menopang hidup orang miskin.Diperkirakan garis kemiskinan ini akan berada di antara dua selang, yaitu antara garis kemiskinan BPS dan Bank Dunia. Kemiskinan adalah potret rendahnya daya beli,kekurangan gizi,rendahnya status kesehatan, dan kurangnya pendidikan.
Kemiskinan merupakan resultan proses ekonomi, politik, dan sosial yang saling berinteraksi yang kemudian mendorong terjadinya deprivasi pemenuhan kebutuhan orang miskin. Kelangkaan lapangan kerja akan mengunci masyarakat dalam kemiskinan material. Sebab itu menyediakan kesempatan kerja,melalui pertumbuhan ekonomi makro dan mikro, akan menjadi salah satu exit strategymengatasi kemiskinan.
Pada dasarnya masyarakat di mana pun di dunia ini sangat takut menghadapi kemiskinan. Kemiskinan adalah sesuatu yang dibenci, tetapi sulit untuk diatasi.Agama-agama besar di dunia pasti sepakat untuk membenci kemiskinan,tetapitidakadaajaranagama agar kita membenci orang miskin. Ada dua jenis kemiskinan. Pertama, kemiskinan absolut,yaitu apabila seseorang atau sekelompok masyarakat hidup di bawah nilai batas kemiskinan tertentu.
Kedua,kemiskinan relatif. Kemiskinan jenis ini hanya membandingkan posisi kesejahteraan seseorang atau sekelompok masyarakat dengan masyarakat lain di lingkungannya. Kemiskinan kini merupakan bagian tragedi yang dialami 37 juta penduduk Indonesia (versi BPS). Pemerintah sudah sejak lama mengupayakan eradikasinya. Namun kenyataannya, problem kemiskinan masih merupakan hantu yang terus membayangi kehidupan kita.
Apakah pemerintah telah gagal dalam program penanggulangan kemiskinan? Bagaimana dampak program beras untuk rakyat miskin (raskin), Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin),sekolah gratis, kompor gas gratis yang selama ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat miskin?
Kehidupan yang kini dirasakan semakin sulit membuat rakyat miskin memimpikan kembali zaman normal ataupun zaman Orde Baru yang meski sama-sama sulit,saat itu harga pangan relatif terjangkau oleh daya beli mereka.(*)
Prof Ali Khomsan
Guru Besar IPB
sumber: seputar-indonesia.com, 28/03/2008
Komentar Terakhir