Oleh Muhammad Haedir *
Kondisi negara belakangan ini sedang dirundung nasib yang buruk. Kenaikan harga BBM dunia hingga 130 US$/barel sangat berpengaruh kepada sistem perekonomian Indonesia. Hal ini waj! ar, karena sistem perekonomian yang diterapkan merupakan sistem ekonomi yang sangat tergantung pada sistem ekonomi luar negeri, dalam hal ini sistem ekonomi neo-liberal (globalisasi).
Adalah sebuah sistem yang sangat mendewakan sistem pasar di atas segalanya. Yang terjadi adalah sistem-sistem ekonomi kita akan diseret pada satu kepentingan yaitu keuntungan besar bagi tuan-tuan kapitalis di negara-negara dunia pertama dan kemiskinan bagi rakyat di negeri sendiri. Bagaimana tidak, sudah lebih dari seminggu subsidi bahan bakar dicabut, perlawanan rakyat tidak berhenti dalam melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ini pertanda bahwa akibat kebijakan tersebut, rakyat yang selain harus menanggung beban diakibatkan kenaikan harga pangan internasional, akan semakin terjerumus ke jurang kemiskinan.
Sebenarnya masih banyak tindakan-tindakan yang harus diambil dalam menangani persoalan kenaikan harga minyak dunia, tidak harus dengan mencabut subsidi. Akan tetapi pemerintah sepertinya tidak mau tahu akan hal itu. Kebijakan yang paling bisa diambil adalah dengan melakukan pemotongan pada gaji departemen dan para anggota dewan, dan dialihkan untuk menutupi subsidi, atau dengan memberdayakan teknologi energi yang belakangan ini banyak ditemukan oleh rakyat sendiri sebagai solusi penghematan terhadap BBM. Atau bisa juga dengan mengembangkan teknologi biodiesel.
Sayang sekali pemerintah sepertinya tidak mau peduli terhadap solusi-solusi tersebut dan mencoba bermain api dengan mencabut subsidi paling vital dalam kehidupan produksi masyarakat. Belajar dari sejarah pencabutan subsidi tahap kedua pada tahun 2005 kemarin, pemer! intah bukannya memotong tunjangan para anggota dewan dan departemen, yang ada malah sebaliknya pemerintah malah menaikkan tunjangan para anggota dewan.
Paska kenaikan harga BBM, di media-media diberitakan terjadi kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Hal ini akan memukul mundur kondisi perekonomian rakyat ke jurang kemiskinan yang semakin dalam. Kampanye pemerintah di media-mediapun semakin mengilusi rakyat aga rakyat mau menerima begitu saja keputusan pemerintah tersebut, seolah kehidupan rakyat akan baik-baik saja paska kenaikan harga BBM. Seakan-akan dengan kenaikan harga itu mereka tidak akan kelaparan, mereka tidak akan resah, mereka tidak akan menderita penyakit kemiskinan yang disebut busung lapar.
Pemerintahpun menyalur! kan Bant uan Langsung Tunai (BLT) sebagai alat untuk semakin mengilusi rakyat agar tidak melawan. Bagaimana tidak, di tengah-tengah kenaikan semua harga kebutuhan pokok mereka seolah tertolong dengan adanya BLT. Padahal kebijakan tersebut tidak lebih dari alat untuk menyogok rakyat agar tidak berontak, jika menemukan harga kebutuhan mereka sudah naik di pasar.
Dalam keterpurukan rakyat pasca kenaikan harga BBM ini, para politisi busuk yang kita tahu juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan negeri ini, malah sibuk mencari muka.
Mereka seolah tidak tahu malu sambil menyembunyian kebusukan-kebusukannya dan menganggap merekalah yang paling bersih dan tidak bernoda dalam keputusan pemerintahan SBY-JK yang menaik! kan harga BBM. Padahal kita tahu bahwa merekalah sebenarnya benalu yang menghambat kemajuan bangsa ini selama sepuluh tahun reformasi.
Sementara itu, gerakan dalam melakukan penolakan kebijakan tersebut, belum menuai hasil yang maksimal hingga hari ini. Hal ini diakibatkan oleh karena belum turut sertanya seluruh kekuatan rakyat dalam melakukan gerakan menolak kebijakan tersebut. Masyarakat malah diilusi dan dimobilisasi ke tempat-tempat penerimaan BLT.
Sebuah solusi alternatif pun cenderung tenggelam dalam setiap isu, akibatnya para politisi busuklah yang kemudian menuai kemenangan propaganda dalam setiap kampanye-kempanye anti kenaikan harga BBM. Hal ini terjadi karena tidak ada! nya gerakan yang terus- menerus mengkonsolidasikan diri dalam ! mengkamp anyekan sebuah alternatif baru yang mesti diambil dalam setiap krisis yang terjadi di negeri ini.
Justru yang mencuat ke permukaan adalah cap brutalisme dari kelompok gerakan, padahal yang melakukan hal tersebut adalah aparat negara sendiri yang selalu menganggap bahwa kelompok gerakan, dalam melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, selalu bertindak brutal. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk propaganda hitam dari pemerintah terhadap kelompok gerakan agar rakyat tidak ikut-ikutan dalam melakukan tindakan brutal bersama kelompok gerakan tersebut.
Belajar dari sejarah, saat kelompok buruh berkehendak untuk melakukan aksi mogok pada Hari Buruh Internasional Satu Mei lalu, mereka selalu dicap bahwa mereka akan melakukan tindakan-! tindakan anarki. Namun kita bisa lihat sendiri, aksi May Day berjalan dengan tertib sehingga anggapan pemerintahpun tidak terbukti. Hanya dengan aksi yang terorganisir, gerakan tidak akan terpancing oleh provokasi dari aparatus negara.
Selain itu, tugas dari gerakan adalah bagaimana menemukan sebuah format gerakan dalam mengusung isu menolak kenaikan harga BBM. Format ini penting agar mampu mencuatkan sebuah program alternatif sebagai sebuah antitesa dari program yang ditawarkan oleh para politisi busuk yang sudah pasti tidak akan mau melepaskan diri dari kekuatan modal internasional.
* Penulis adalah Sekretaris Kota, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) ! Komite Kota Makassar, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama ! Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi Selatan.
sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Komentar Terakhir