Pangkep, 1945

Taufik Rahzen

Pangkep, kota yang terletak di di pantai barat Sulawesi Selatan, kembali menjadi ilustrasi ihwal semengat kemerdekaan nasional menjalar dengan cara-cara yang tak mampu sepenuhnya diduga oleh Belanda yang berniat kembali menduduki Indonesia.

Daerah yang sekarang dikenal sebagai Pangkep pernah menjadi satu pusat kekuasaan kerajaan yang berpengaruh di Sulawesi. Kerajaan itu dikenal dengan nama Kerajaan Siang. Dalam kosa kata Portugis, Siang dikenal dengan sebutan Sciom atau Ciom. Nama “Siang” berasal dari kata “kasiwiang”, yang berarti persembahan kepada raja. Bekas pusat wilayah Kerajaan Siang terletak di Desa Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Pangkep.

Christian Pelras mengemukakan bahwa selama masa pengaruh Luwu di semenanjung timur Sulawesi Selatan, kemungkinan dari Abad X hingga Abad XVI, Kerajaan Siang menjadi salah satu pusat kekuasaan penting. Dengan mengkaji sumber-sumber Eropa, Pelras menyebutkan pengaruh Siang pernah menyebar hingga seluruh pantai barat dan daerah yang dulunya dikenal Kerajaan Lima’e Ajattapareng hingga ke selatan perbatasan kerajaan Makassar, yakni Gowa-Tallo. Pada pertengahan Abad XVI, Kerajaan Siang menurun pengaruhnya oleh naiknya kekuatan politik baru di pantai barat yaitu Kerajaan Gowa.

Pangkep kembali memainkan peran sebagai salah satu lokus penting penyemaian tekad memertahankan kemerdekaan dari kaum Republiken di Sulawesi Selatan. Peran itu cukup signfikan efeknya mengingat Ratulangie yang ditunjuk sebagai Gubernur Indonesia Timur bergerak dengan ritme yang cukup lambat, sehingga membuat angkatan muda di Makasar merasa perlu berperan lebih aktif.

Di Pangkep sendiri, pada September 1945, semua kepala kampung, imam, pemuka masyarakat, dan pemuda pejuang di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan berkumpul. Mereka menggelar satu ikrar sumpah kesetiaan yang merupakan tindak lanjut dari pernyataan yang dibuat pemimpin Pangkep, Andi Burhanuddin, pada awal September 1945, yang menyatakan Pangkep sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia dan tunduk kepada pemerintahan Soekarno-Hatta.

Pangkal tolak dari semua aktivitas nasionalistik Andi Burhanuddin dimulai dengan membentuk Barisan Pemuda Merah Putih (BPMP) Zainuddin Condeng dan Abdul Latief ditunjuk sebagai komandan dari BPMP dengan anggotanya terdiri atas eks anggota Heiho dan Boei Taisin Tai dan Seinendan. Oleh Andi Burhanuddin, konsenstrasi perjuangan BPMP dipusatkan di Mandalle. Di tempat itu, Andi Mandacingi berusaha memperkuat badan perjuangan, dengan pembinaan pemuda-pemuda. Ia dibantu oleh semua pimpinan BPMP.

Di distrik itu, BPMP melakukan kerja keras dalam hal penerangan kepada masyarakat ihwal proklamasi kemredekaan 17 Agustus 1945, ancaman kedatangan kembali pasukan Belanda bersama NICA dan kemungkinan akan tersebarnya kabar atau isu yang menjadi bagian dari propaganda Belanda/NICA.

Apa yang dikhawatirkan itu sudah muncul di akhir September 1945. NICA kedapatan membujuk sejumlah tokoh masyarakat dan bangsawan lokal. Demikian, maka Andi Mandacingi menemui Mamma Daeng Mangimbangi, sepupunya sendiri. Biasanya NICA senang mengadu domba diantara bangsawan lokal yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Melalui ucapan dalam bahasa Bugis, Mamma memberikan tanda dukungan, sebagai berikut: “paonanni lopi utonang, narekko titti-i, titti’na utonangi, narekko lumpangi, lumpanna utonangi”

Dari situlah kemudian muncul ide ikrar kesetiaan terhadap Republik Indonesia yang diikuti oleh semua pemuka agama, tokoh masyarakat, imam dan tokoh pemuda pada 20 September 1945. Pada saat yang bersamaan, susunan BPMP disahkan dan dipilih sebagai Pimpinan Umum, Zainuddin Condeng dengan Kepala Pasukan Abdul Lathief dan Mamma Dg Mangimbangi. Sementara Kepala Pemerintahan Mandalle merupakan Penguasa Hukum dan Pertahanan/Keamanan Wilayah. Sejak itu, Mandalle menjadi pusat kekuatan pejuang kemerdekaan di daerah Pangkep.

Sejarah Republik disusun oleh pelbagai tindakan-tindakan kecil yang bergerak serentak terjadi di seluruh wilayah. Legitimasi pemerintah pusat dibangun dari pelbagai pengakuan yang dilakukan secara sadar, beruntun dan memiliki implikasi nasional.