Prof. Dr. IB Raka Suardana, S.E.,M.M.
Yang cukup mencengangkan adalah publikasi laporan Lynch (2007) yang memaparkan orang-orang superkaya di Indonesia pertumbuhannya mencapai 16 persen, atau peringkat ketiga tertinggi setelah Singapura dan India, sementara pertumbuhan orang-orang superkaya di kawasan Asia Pasifik jauh di bawah yakni rata-rata 8,6 persen dan rata-rata pertumbuhan secara global 8,3 persen.
—————————————-
MELIHAT fenomena perekonomian Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini, membuat para pengamat dan analis ekonomi makin sulit untuk melakukan peramalan. Berbagai gejolak yang terjadi tidak bisa diprediksi, baik gejolak eksternal maupun internal, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi riil ekonomi Indonesia yang dampaknya langsung maupun tidak langsung dirasakan masyarakat banyak. Padahal di akhir 2007 lalu –dari berbagai indikator makro ekonomi– pemerintahan Presiden SBY-JK menorehkan ‘prestasi‘ yang cukup baik, yaitu kestabilan dan kepastian ekonomi secara cukup signifikan lebih baik dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Angka-angka indikator makro ekonomi boleh dikata berada dalam kondisi “aman dan terkendali“.
————————————————-
Tidak Linear
Apabila kita membandingkan keberhasilan dan kegagalan pemerintahan SBY-JK dengan pemerintahan sebelumnya dari sudut pandang ekonomi, pemerintahan SBY-JK unggul di tiga indikator, yakni pertumbuhan ekonomi, kenaikan investasi, dan nilai impor, sementara tiga indikator ekonomi lainnya, yakni laju inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan nilai tukar rupiah, pemerintahan SBY-JK dapat dikatakan rapornya masih merah. Pada masa Megawati (2002-2004), laju inflasi rata-rata mencapai 8,2 persen, sedangkan pada masa SBY-JK (2005-2007) sebesar 10 persen. Nilai tukar rupiah tercatat pada kisaran Rp 8.941 per dolar AS pada masa Mega berbanding dengan Rp 9.343 per dolar AS pada pemerintahan SBY-JK.
Menyoroti dari satu indikator makro ekonomi, yaitu dari sisi ‘prestasi‘ pertumbuhan ekonomi data empiris menunjukkan sepanjang 2002-2007 ekonomi Indonesia telah mampu tumbuh dari 4,9 persen menjadi 5,8 persen. Hal itu jelas menunjukkan Indonesia mengalami perbaikan yang cukup signifikan semasa pemerintahan SBY-JK yang telah berlangsung 3,5 tahun. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang baik itu tidak diikuti realitas di lapangan, yakni dengan tidak timbulnya pemerataan, malahan yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi antara mereka yang kaya makin kaya, sementara yang miskin makin menjadi miskin.
Berdasarkan berbagai data yang terpublikasi, prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya dinikmati oleh 40 persen golongan menengah dan 20 persen golongan orang terkaya, sisanya sebanyak 40 persen makin tersisihnya kelompok penduduk berpendapatan terendah (miskin). Data tahun 2006 menunjukkan, kelompok penduduk berpendapatan terendah ini hanya menikmati porsi pertumbuhan ekonomi 19,2 persen, makin mengecil dari 20,92 persen dibanding tahun 2000. Sebaliknya, 20 persen kelompok penduduk terkaya makin menikmati pertumbuhan ekonomi dari 42,19 persen menjadi 45,72 persen. Rasio gini –yang menunjukkan kesenjangan ekonomi– juga makin membesar dari 0,29 menjadi 0,35 (Kuntjoro, 2007).
Malahan yang cukup mencengangkan adalah publikasi laporan Lynch (2007) yang memaparkan orang-orang superkaya di Indonesia pertumbuhannya mencapai 16 persen, atau peringkat ketiga tertinggi setelah Singapura dan India, sementara pertumbuhan orang-orang superkaya di kawasan Asia Pasifik jauh di bawah yakni rata-rata 8,6 persen dan rata-rata pertumbuhan secara global 8,3 persen. Diperkirakan penyebab makin kayanya orang-orang superkaya di Indonesia adalah terjadinya peningkatan harga saham yang melonjak drastis di tahun 2007 di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia yang meningkat rata-rata 45 persen.
Ada pendapat lain yang dapat pula dipakai sebagai dasar untuk melihat terjadinya kesenjangan tersebut –seperti yang diungkapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, 16 November 2007 saat memberikan ceramah di kampus UGM– makin tingginya angka kemiskinan di Indonesia antara lain diakibatkan adanya monopoli kepemilikan aset ekonomi oleh segelintir orang. Angka secara nasional menunjukkan, 0,2 persen dari 220 juta penduduk Indonesia diduga telah menguasai 62-87 persen aset ekonomi Indonesia. Monopoli kepemilikan aset itu di antaranya meliputi kekayaan finansial dan penguasaan agraria seperti tanah, tambak, kebun dan properti.
Konsumsi sebagai Motor
Selain itu, kesenjangan ekonomi yang tidak sejalan dengan ‘prestasi‘ pertumbuhan ekonomi tampaknya diakibatkan pula oleh motor penggerak pertumbuhan lebih ditopang oleh konsumsi, bukan akibat adanya investasi. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang baik jika penggeraknya adalah investasi. Di negara kita, yang terjadi adalah konsumsi tumbuh rata-rata 3,9 persen, sebaliknya pertumbuhan sektor investasi justru anjlok menjadi 2,9 persen tahun 2007 dibanding 16,7 persen pada tahun 2002.
Ketidaklineran pertumbuhan dengan pemerataan itu dapat pula dilihat dari angka kemiskinan yang makin meningkat terutama pada wilayah perkotaan, yakni dari 9,6 tahun 1996 juta menjadi 13,6 juta tahun 2007, sedangkan total angka kemiskinan nasional melonjak dari 34,5 juta menjadi 37,2 juta orang atau 16,6 persen dari total penduduk Indonesia (Kuntjoro, 2007)
Di samping itu, beberapa data lain menunjukkan makin mengecilnya peranan sektor pertanian terhadap penciptaan lapangan usaha. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB berangsur-angsur disalip oleh sumbangan sektor industri manufaktur. Kontribusi sektor industri meningkat dari 8,5 persen menjadi 28,1 persen pada 2006, dan porsi sektor pertanian makin mengecil dari 51 persen menjadi 12 persen, serta 13 juta petani hanya memiliki lahan garapan kurang dari 0,5 hektar.
Jika tidak ada kebijakan khusus yang diambil oleh pemerintah SBY-JK pada sisa pemerintahannya yang tinggal 1,5 tahun lagi ini, maka jangan harap prestasi pertumbuhan ekonomi yang diraihnya akan linear dengan pengurangan kesenjangan. Malah sebaliknya yang dapat terjadi, yaitu kesenjangan akan makin melebar saja.
Penulis, Guru Besar Ilmu Manajemen FE Undiknas Denpasar, kini sebagai Deputi Rektor I bidang Akademis & Sistem Informasi, serta KPS MM Pascasarjana Undiknas Denpasar
——————————-
* Kesenjangan ekonomi yang tidak sejalan dengan ‘prestasi‘ pertumbuhan ekonomi tampaknya diakibatkan pula oleh motor penggerak pertumbuhan lebih ditopang oleh konsumsi, bukan akibat adanya investasi.
* Ketidaklineran pertumbuhan dengan pemerataan dapat pula dilihat dari angka kemiskinan yang makin meningkat terutama pada wilayah perkotaan.
* Jika tidak ada kebijakan khusus yang diambil oleh pemerintah SBY-JK pada sisa pemerintahannya yang tinggal 1,5 tahun lagi ini, maka jangan harap prestasi pertumbuhan ekonomi yang diraihnya akan linear dengan pengurangan kesenjangan.
sumber: BALI POST, 26 Pebruari 2008
Komentar Terakhir