Oleh Suwardi Lubis
Dalam kenyataannya, tubuh kita punya dua telinga dan satu mulut. Hal ini mengisyaratkan bahwa seharusnya kita lebih banyak mendengarkan dari pada berbicara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan mendengarkan ini berisiko dan terkadang menimbulkan akibat yang fatal, terutama dalam dunia ekonomi dan dunia politik. Krisis ekonomi dan politik di Indonesia belakangan ini sebenarnya adalah krisis mendengarkan, yakni ketidakmampuan para pemimpin untuk mendengarkan suara rakyat.
Mendengarkan (listening) berbeda dengan mendengar (hearing). Mendengarkan bersifat aktif, karena ketika impuls yang dikirimkan ke otak ditafsirkan dan dipahami, meskipun mendengarkan adalah perilaku komunikasi paling awal yang dipelajari manusia, dan baru kemudian berbicara, membaca dan menulis.
Anehnya, orang lebih serius berbicara daripada mendengarkan. Hal ini disebabkan karena berbicara dianggap merupakan sarana untuk memperoleh pengakuan sosial bahwa kita cerdas, intelektual, dan berkuasa. Sebaliknya mendengarkan diasosiasikan dengan kepasifan, kelemahan dan kekurangan otoritas. Banyak orang gagal dalam hidup karena mereka gagal mendengarkan. Mahasiswa gagal ujian karena ia gagal mendengarkan dosen, pengusaha gagal menjual produknya karena ia gagal mendengarkan (calon) konsumennya, pemerintah gagal dalam tugasnya karena ia gagal mendengarkan suara rakyatnya (bukan wakil rakyat).
Covey (1990) menganggap mendengarkan sebagai dari tujuh kebiasaan orang-orang yang sangat efektif. Ia menyarankan berusahalah untuk memahami, yang meliputi perubahan paradigma yang mendalam. Kita mulai dengan mencoba memahami, kebanyakan orang mendengarkan tidak bermaksud untuk memahami. Mereka mendengarkan dengan tujuan memberikan jawaban. Usahakan mendengarkan untuk memahami, akan menciptakan kita menjadi penganalisis dan pemikir, sehingga semakin baik anda mendengarkan, semakin beruntunglah anda.
Dalam komunikasi politik, ketidakmampuan mendengarkan orang lain dapat menimbulakan risiko yang lebih fatal lagi. Kejatuhan Soekarno dan Soeharto dari kepresidenan antara lain disebabkan mereka tidak mau mendengarkan pihak lain, keduanya merasa kata-kata mereka tidak boleh dikritik, dibantah dan ditolak siapa pun. Padahal, mereka adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, baik dalam pikiran, perasaan ataupun tindakan.
Persepsi Sosial
Menyongsong masa depan Indonesia, pemerintah daerah harus memiliki agenda yang komprehensif yang dapat membawa rakyatnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin. Untuk itu diperlukan keinginan didukung kesadaran untuk merubah gaya komunikasi kita dari lebih banyak berbicara menjadi lebih banyak mendengarkan. Jajaran pemerintah perlu memupuk sikap baru dalam komunikasi mereka, baik dengan sesama aparat pemerintah ataupun dengan rakyat.
Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan sikap mental baru sebagai nilai budaya baru masyarakat Indonesia. Para pemimpin daerah harus mempunyai persepsi sosial yang akurat dalam menjalankan tugas. Tanpa persepsi sosial yang akurat tidak mungkin kita berkomunikasi secara efektif, karena persepsi merupakan aspek penting dalam komunikasi, bahkan sebagai inti komunikasi.
Persepsi sosial yang dimiliki para pemimpin di daerah mengisyaratkan kemampuan mereka untuk melihat permasalahan dan aspirasi masyarakat dan mengevaluasi secara jelas dan tepat. Di samping itu tidak hanya memandang masalah-masalah tetapi juga aktif menyelesaikan masalah-masalah tersebut antara lain merancang Undang-Undang, serta melakukan tindakan konkrit demi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kerja sama pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat sangat diperlukan. Bila hal ini dapat dilaksanakan akan mengurangi krisis mendengarkan di pemerintahan.
* Penulis adalah guru besar USU
sumber: WASPADA Online
Komentar Terakhir